Reporter: Nursalam
TUBAN, SUARADATA.com-Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini marah-marah dan mengatakan akan membongkar carut-marut penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Tuban.
Hal tersebut dilontarkan mantan Walikota Surabaya, setelah melakukan sidak di Kelurahan Sendangharjo, Kabupaten Tuban. Sebab, salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya diberikan dua bulan saja yaitu Juli dan Agustus.
“Harusnya bulan Juli, Agustus, dan September dicairkan. Tapi kenapa hanya dua bulan yang dicairkan, ini yang mau tak bongkar, kasihan meraka,” ungkapnya, Sabtu (24/7/2021)
Menurutnya, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang hanya diberikan dua bulan tersebut telah menyalahi aturan yang berlaku. Bahkan, hal itu merugikan masyarakat kecil di tengah masa Pandemi covid-19.
“Ini kalau menteri keuangan ngerti bisa marah dan anggaran untuk Kabupaten Tuban bisa dipotong,” tambahnya.
Selain berencana membongkar carut-marut penyaluran Bansos di Tuban, Kemensos juga berencana memberikan sanksi tegas kepada mereka yang melanggar aturan. Bahkan, ia berharap aparat penegak hukum melihat pelanggaran yang terjadi di lapangan.
“Saya kira lembaga hukum juga mendengar apa yang terjadi di lapangan, nanti kita lihat aja, saya akan bongkar semuanya,” tegasnya.
Dalam hal ini pihaknya menegaskan, setiap bulannya KPM mendapatkan paket beras masing-masing seberat 15 kilogram beras premium. Kemudian mendapatkan telur setiap bulan senilai Rp 26 ribu, tahu dan tempe Rp 9 ribu.
“Jika bantuan yang diterima tidak sesuai masyarakat bisa melapor,” pungkasnya.(Sal/And/Red)
