MALANG, SUARADATA.com-Wali Kota Malang Sutiaji mengapresiasi inisiasi dari Prof Dr Unti Ludigdo dari UB Malang.
Program itu berupa pembentukan kampung tangguh (RW) di Kelurahan di Kota Malang. Tujuannya, untuk menyupport pemberantasan penyebaran virus Corona lebih untuk cepat perginya.
Bersama Danrem 083/BJ Kol. Inf Zaenuddin, Dandim 0833 Kota Malang Letkol Inf Tommy Anderson serta inisiator Kampung Tangguh (RW) mengunjungi Kampung Putih, Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang, Kamis (30/4/2020).
Wali Kota Malang Sutiaji, menilai kampung tangguh (RW) satu langkah strategis nyata. Targetnya memutus mata rantai virus corona ditingkat paling bawah, sehingga ini perlu diseriusi dalam membangunnya.
“Pemberlakuan Physical dan Social Distancing, ditambah lagi tracing secara masif penelusuran Covid-19. Kami sangat menekankan kepada semua pihak, sama – sama serius dan peduli mempercepat pemberantasannya,” tegas Sutiaji.
Danrem 083/BJ Kol. Inf Zaenuddin menandaskan, keselamatan masyarakat menjadi hukum tertinggi. Terlebih banyak masyarakat ber-mindset dan memberlakukan seperti bencana alam. Sehingga berasumsi mesti fokus pada bantuan sembako atau materi donasi (uang).
Oleh karenanya, strategi membangun gerakan kampung tangguh dengan lima penetapan kluster. Di antaranya, Kluster Kampung Tangguh, kedua, Kluster Kampung Lumbung Pangan, ketiga, Kluster Pembinaan PKL (terdampak).
Berikutnya, Kluster Lingkungan Penyangga Pangan. Terakhir, Kluster Penanganan isolasi eks napi yang berpotensi kriminalitas. Sehingga arah dan tujuan kita lebih terukur dan lebih terarah.
“Bukan sekadar membagi sembako di jalanan, namun memiliki langkah lebih sistemik. Bertujuan penyelamatan dari ancaman covid-19,” cetus Kol. Inf Zaenuddin.
Hal serupa, diutarakan Prof. Unti, instrumen utama mesti dibangun pada kampung tangguh adalah keberadaan lumbung pangan kampung. Beberapa diantaranya, ketersediaan APD setidaknya di 3 – 5 RW. Dikuatkan pula ketersediaan ruang karantina, kecukupan pangan, energi dan air.
Selanjutnya, instrumen berkaitan pelatihan evakuasi dan pengelolaan keamanan. Mencakup aspek medik di RS dan non medik pendukung.
“Instrumen berikutnya adalah aspek SOP penanganan dan payung hukumnya tingkat lokal, perlu dihadirkan,” pungkasnya.(Iw/And/Red)
