MALANG, SUARADATA.com-Komisi VII DPR RI mengawal Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) selaku mitra kerjanya dalam mensosialisasikan kinerja dan regulasinya bertempat di Ijen Nirwana Resort Hotel Malang, Selasa (2/11/2021).
Pada kesempatan tersebut, anggota Komisi VII DPR RI Ali Ahmad menyampaikan, bersama BPH Migas dan SKK Migas, DPR RI ikut mensosialisasikan penetapan dan penyetaraan harga satuan di satu daerah. Hal ini tentunya sesuai dengan amanah Komisi VII terkait lingkup tugasnya seperti Energi, Riset dan Teknologi.
“Harapannya, satu harga ditargetkan di 2024 sudah harus selesai di seluruh Indonesia,” kata pria akrab disapa Gus Ali.
Untuk itu, lanjut Gus Ali, BPH Migas harus memantau harga BBM agar dapat menyamakan satu harga dengan menyegerakan digitalisasi serta tepat sasaran. Kalau melihat jumlahnya segitu/dengan keberadaan kantornya terbatas.
“Kami melihat sepertinya menemui kesulitan turun di lapangan, maka dengan kerjasama bareng Telkom dari sisi digitalisasinya. Diyakininya BPH Migas lebih ringan beban kerjanya atau tidak bekerja berat,” cetusnya.
Sementara itu, Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra mengimplementasikan UU nomor 22/2001, BPH Migas bertugas dan berfungsi sebagai penyelenggara dan pendistribusi Bahan Bakar Minyak(BBM). Selain sebagai penyelenggara maupun pendistribusi, BPH Migas juga melakukan pelaksanaan dan pengawasan terhadap satu harga BBM atau migas.
Yapit menginformasikan, total ada sekitar 8.022 BBM atau Migas sebagai lembaga penyalur. Ditambah pula 192 terminal penyalur BBM di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut masuk dalam pengawasan BPH Migas.
“BPH Migas termasuk melakukan perawatan terhadap cadangan BBM secara nasional. Disisi lain, gas bumi diupayakan dalam transmisi serta distribusi ke seluruh pelosok negeri. Bahkan penetapan tarif pun terkait gas rumah tangga ikut dikawalnya,” jelasnya.(Afd/And/Red)
0 Comments