TUBAN-Palang Merah Indonesia (PMI) Tuban menggelar Musyawarah Kerja (Musker) 2019 yang dibuka oleh Wakil Bupati Tuban, Ir Noor Nahar Husein di gedung PMI setempat, pada Kamis (31/1).
Pada kesempatan itu, Wabup bersama Sekretaris Daerah yang juga Ketua PMI dan 47 anggota PMI Kabupaten Tuban juga meninjau fasilitas di PMI yang berada di Jalan Pramuka tersebut.
Ketua PMI Tuban, Ir. Budi Wiyana mengatakan, musker menjadi agenda rutin PMI sebagai pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja pada tahun 2018. Selain itu, juga dilakukan penyusunan rencana kegiatan PMI di tahun 2019.
“Tahun ini, prioritas PMI Kabupaten Tuban yaitu mengoptimalkan peran anggota dalam memberikan pelayanan terkait dengan darah. Salah satunya dengan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk donor darah dan pendistribusian supply darah,” ujarnya.
Ia menambahkan, PMI Tuban mempunyai potensi kegiatan yang lain yaitu mendukung bakti sosial kemanusiaan yang disinergiskan dengan Pemkab Tuban, khususnya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Oleh seban itu, perlu adanya bantuan dari Pemkab Tuban untuk optimalisasi sarana dan prasarana. Selain itu, pengurus juga bakal meningkatkan pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Caranya, dengan melakukan upaya pendidikan dan pelatihan relawan.
“Mengingat anggota PMI Tuban juga dilibatkan pada kegiatan sosial di luar Kabupaten Tuban,” tandas Ketua PMI.
Sementara itu, Wakil Bupati Tuban, Ir Noor Nahar Hussein saat menghadiri Musyawarah Kerja (Muker) menyatakan, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang kepalang merahan sebagai landasan hukum dalam operasional PMI. Oleh sebab itu, anggota PMI harus menjalankan tugas mulia itu. Apalagi mengingat saat ini eksistensi PMI semakin dibutuhkan masyarakat.
“Kegiatan PMI merupakan bentuk pengabdian dan amal sholeh yang terus mengalir sampai akhir hayat. Dengan tingginya kerawanan bencana, anggota PMI diharapkan memahami perihal mitigasi bencana,” tekan wabup dihadapan pengurus dan relawan PMI Tuban.
Selain itu, kata Wabup, relawan PMI harus tahu tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dapatnya dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Selain itu, dalam memberikan pelayanan sebaiknya, anggota PMI tidak bersikap diskriminatif.
“PMI tidak boleh membedakan ras, suku bangsa, warna kulit maupun status sosial masyarakat,” bebernya.(Lm)
