Reporter: Nursalam
TUBAN, SUARADATA.com-Setelah melakukan sidak terkait penyaluran program bantuan sosial
Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di Kecamatan Plumpang.
Pemkab Tuban menemukan banyak kendala terkait penyaluran bansos. Dintaranya kesalahan dan ketidaksesuaian data antara KPM dengan data kependudukan. Selain itu juga, kesalahan penulisan pada nama maupun NIK.
Dalam sidak tersebut, Mas Bupati berdialog bersama KPM dan meminta keterangan langsung kepada pendamping program. Selanjutnya, Kepala Desa, hingga menyidak langsung agen penyalur bantuan. Hasilnya, ditemukan bahwa banyak KPM yang tidak lagi menerima bansos akibat data yang tidak sinkron.
“Banyak yang namanya di KTP beda dengan yang ada di kartu bansos atau nomor NIK yang tidak sama. Akibatnya, sistem dari kementerian tidak bisa mendeteksi dan ini menjadi alasan mereka tidak menerima bantuannya,” terangnya.
Terkait hal itu Pemkab Tuban akan segera membentuk Tim untuk menyelesaikan kendala tersebut.
“Saat ini, Pemkab Tuban juga tengah membentuk tim yang melibatkan beberapa pihak untuk memperbaiki data penerima,” ungkapnya.
Di samping itu, Bupati juga meminta kepada pendamping baik PKH maupun TKSK diminta memaksimalkan perannya masing-masing. Terlebih, melakukan kroscek antara data penerima dan penyaluran bansosnya.
“Pendamping harus lebih teliti dan menggali tentang kesesuaian jenis program bantuan apa yang harus diberikan kepada warga yang membutuhkan. Jangan tutup mata, harus pakai hati nurani,” tegasnya.
Mas Bupati meminta agar pendamping harus benar-benar memaksimalkan fungsinya. Selain itu, warga juga diminta melapor jika terdapat ketidaksesuaian jenis atau jumlah bantuan yang didapat.
“Masyarakat diharap dapat melaporkan jika terjadi ketidaksesuaian dalam penyaluran Bansos, bisa melalui akun media sosial atau aplikasi pelaporan milik Pemkab Tuban,” pungkasnya.(Sal/And/Red)
