MALANG, SUARADATA.com-Anggaran yang diusulkan TP PKK Kota Malang untuk insentif tenaga bagian pendataan warga Kota Malang melalui program aplikasi “Smart City Malang Gerakan Menghimpun Data Berbasis Dasawisma atau Samgepunbasa” dicoret DPRD.
“Yang dititipkan atau melekat di DP3AP2KB (Dinsos) Kota Malang, sebesar Rp 500 juta. Kenapa dilakukan pencoretan oleh DPRD dari APBD 2023. Karena aplikasi tersebut dinilai tidak efektif, dan resistensi (kepentingan),” kata Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, usai rapat paripuna KUA-PPAS Tahun 2022, Kamis (11/8/2022).
Anggaran aplikasi Samgepunbasa, lanjut Made, tidak akan dianggarkan lagi kedepannya. Karena tusi pendataan sudah melekat di OPD-OPD terkait. Seperti Dispendukcapil, Dinsos, Diskopindag atau Diskominfo, shingga menghindari pendataan ganda.
“Disisi lain, implementasi penyerapan anggarannya dari Dinsos. Tidak berani mengeksekusinya,” tegas Made.
Lanjutnya, anggaran sebesar Rp 500 juta tersebut akan dialihkan ke penanganan dan pencegahan sekaligus penekanan kasus stunting di Kota Malang. Tujuannya, agar lebih efektif, efisien serta memberikan pemanfaatan langsung kepada masyarakat
Disinggung data masyarakat yang sudah terlanjur terinput di aplikasi Samgepunbasa. Ketua DPC PDI-P Kota Malang ini menandaskan,
“Ya dibiarkan saja, karena sudah tidak berjalan dan tidak ada anggarannya,” tandasnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji menanggapi dan menyadarinya terhadap anggaran program aplikasi Samgepunbasa sebesar Rp 500 juta itu. Pihaknya menilai insentif diperuntukkan bagi tenaga operator penginput data.
“Dinilai oleh DPRD sangat mengkhawatirkan di kemudian hari. Dikhawatirkan menjadi temuan, karena bunyinya insentif sehingga rentan. Dan aplikasi tersebut, hingga saat ini masih belum menyerap anggaran,” ujar Wali Kota Sutiaji.(Iwn/And/Red)
