JAKARTA, SUARADATA.com-Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto menyampaikan, kepada jajaran institusi Polri agar harus dan terus berbenah. Pasalnya, pada hari ini bertepatan dengan HUT Bhayangkara ke-75.
“Selamat dan sukses Dirgahayu Polri ke-75 tahun, Insha Allah Polri semakin profesional dan terpercaya. 75 tahun Polri melakukan karya dan pengabdiannya, sudah banyak legacy dan capaian yang sudah dihasilkan,” ujar Mas DM sapaan akrabnya Didik Mukrianto kepada SUARADATA.com, Kamis (1/7/2021).
Namun disisi lain kata dia, reformasi kepolisian masih harus terus dilakukan. Khususnya reformasi kultural yang masih menjadi pekerjaan rumah dan belum terselesaikan secara tuntas.
Sejak dilakukannya pemisahan TNI dan Polri, reformasi Kepolisian yang meliputi Reformasi Struktural, Instrumental dan Kultural terus dilakukan. Dengan harapan mampu membawa perubahan besar di institusi Kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
“Terlebih, memberikan pengayoman kepada masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan pelayanan bagi masyarakat,” bebernya.
Anggota DPR RI yang juga menjabat Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini menambahkan, meskipun reformasi Struktural dan Instrumental sudah banyak mengalami kemajuan. Namun, hingga HUT Bhayangkara ke-75 reformasi kultural masih dihadapkan kepada berbagai tantangan. Selanjutnya, membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi karena mengubah mindset dan perilaku di lingkungan kepolisian ternyata tidak mudah.
“Beberapa waktu 5 tahun belakangan ini, saya melihat ada tantangan yang bisa berpotensi membawa kemunduran reformasi Polri jika tidak segera diperbaiki,” tambahnya.
Menurut DM tantangan kedepan diantaranya, Polri rawan “terseret” kepada kepentingan politik elit dan politik praktis. Netralitas polisi dalam kepentingan politik menjadi tantangan yang harus dijawab dan dibuktikan. Polri harus lepas dari kepentingan elit dan politik yang dapat membahayakan kehidupan demokrasi, kebebasan sipil dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
“Perwujudan Civilan Police di Kepolisian Republik Indonesia perlu komitmen dan konsistensi proses demiliterisasi dan depolitisasi Polri demi tercapainya pemolisian demokratis. Untuk itu memastikan profesionalitas dan independensi di tubuh Polri menjadi suatu keharusan,” paparnya.
Selanjutnya, tuntutan akuntabilitas Polri. Yaitu Reformasi kepolisian selama ini masih dianggap ada persoalan mendasar. Terutama, dalam hal akuntabilitas di lingkungan kepolisian sebagai bagian aparat penegak hukum. Setidaknya, ada tiga hal yang butuh perhatian.
Khususnya dalam penanganan kasus pelanggaran hukum, penetapan kebijakan yang berpotensi mengancam kebebasan sipil, dan keterlibatan dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat. Aparat kepolisian diharapkan tidak menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan diskriminatif.
“Dan sebaliknya diharapkan menjadi pengayom masyarakat secara adil,” timpal Didik.
Sedangkan, praktik “represi” baik di ruang publik masih menjadi momok di masyarakat. Dalam beberapa kasus, masyarakat menganggap masih banyak arogansi yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap masyarakat sipil.
Bahkan, tidak sedikit yang kemudian berpotensi berujung kepada kriminalisasi yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Tindakan kekerasan yang berlebihan, arogansi aparat kepolisian ini harus menjadi bagian reformasi yang harus diwujudkan;
“Perilaku koruptif dan gaya hidup mewah. Secara kelembagaan Polri harus mampu membangun zona integritas dan memastikan segenap anggotanya terhindar dari perilaku korup dan gaya hidup mewah,” urainya.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Kapolri dihadapkan kepada pekerjaan rumah yang cukup fundamental yang masih harus diselesaikan.
“Dan perwujudan transformasi polri yang presisi akan optimal dapat diwujudkan jika beberapa hal fundamental tersebut dapat diselesaikan,” sarannya.(And/Red)
