Reporter: Nursalam
TUBAN, SUARADATA.com-Sejak dimulainya pekerjaan jasa konstruksi, pemilik perusahaan wajib mendaftarkan para pekerjanya untuk mendapatkan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan dalam hal Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Berkaitan dengan JKK dan JKM ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan KCP Tuban mensosialisasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada asosiasi jasa konstruksi se-Kabupaten Tuban, Rabu (21/4/2021).
Kegiatan yang digelar di gedung Pemkab lantai tiga tersebut, diikuti kurang lebih 17 asosiasi jasa kontruksi.
“Hari ini kita sosialisasikan kepada perwakilan asosiasi jasa kontruksi terkait pelaksanaan Inpres 2 tahun 2021 dan Permenaker Nomor 5 tahun 2021. Karena ada beberapa perubahan untuk sektor jasa kontruksi,” ungkap kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Tuban, Sony Alonsye.
Perubahan atau penambahan dari kebijakan yang baru itu diantaranya cara mendaftar. Kemudian, penerbitan kwitansi iuran dan sertifikat kepesertaan jasa kontruksi serta setiap terbit SPK sudah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa kontruksi.
“Jadi BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa kontruksi ini berbeda dengan sektor penerima upah maupun sektor bukan penerima upah. Kalau untuk jasa kontruksi ini mereka tidak mendapatkan kartu,” imbuhnya.
Disamping itu, lanjut Sony untuk jasa kontruksi ini perlindungannya bersifat tentatif. Bahkan, ada batas waktunya sesuai yang ada di daftar SPK.
“Serta iurannya menyesuaikan nilai kontrak paket pekerjaannya,” terangnya.
Ditempat yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tuban Sunarto menyampaikan, kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada asosiasi jasa kontruksi di Kabupaten Tuban.
“Sasaran kegiatan ini adalah asosiasi jasa kontruksi dan ada sekitar 17 asosiasi,” pungkasnya.(Sal/And/Red)
0 Comments