MALANG, SUARADATA.com-Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang melekat dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial – P3AP2KB Kota Malang selama ini ada 26 poin pelayanan penting.
Diantaranya, penanganan ODGJ, gelandangan dan pengemis (gepeng) serta orang terlantar dan lainnya.
“Kita tangani dengan pelayanan khusus dan terus ditingkatkan. Termasuk pelayanan yang lainnya turut kita tingkatkan pula. PPKS sendiri bagian dari permasalahan sosial. Kita mesti menggandeng stakeholder yang ada,” ungkap Kadinsos – P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito W, Rabu (14/6/2023).
Lebih lanjut dijelaskan, penanganan dalam mendukung program PPKS lebih optimal. Dalam penanganannya tidak bisa bekerja secara tunggal. Tapi mesti melibatkan OPD terkait. Seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, Diskopindag dan OPD lainnya.
“Karena di dalamnya, saling berkaitan dan mendukung. Kita juga dibantu oleh Lembaga Kesehatan Sosial (LKS). Unsur masyarakat (yayasan) secara relawan. Bertujuan memberikan layanan sosial kemanusiaan kepada masyarakat,” jelas Donny.
Selain adanya bantuan dan dukungan dari para pihak. Donny pun berharap, adanya peran serta dari lurah, RT, RW serta masyarakat lainnya. Turut membantu menginformasikan kepada Dinsos. Terutama, jika di wilayahnya ditemukan ODGJ, Gepeng, orang terlantar disabilitas.
“Sekiranya belum ditangani, kami segera memberikan pelayanan semestinya. Dengan penanganan lebih intensif. Selanjutnya agar bisa mengkomunikasikan dengan beberapa pihak terkait,” tandasnya.
Mantan Kabag Humas ini menegaskan, cara kerja penanganan pada program PPKS yang dilakukan pihaknya. Penanganannya bisa dengan sistem jemput bola (penertiban) di lapangan atau terima informasi dari masyarakat.
“Proses selanjutnya dilakukan assessment secara bertahap dan berkelanjutan. Terhadap perkara yang ada pada orang per orang. Semisal, asal daerahnya dari mana, riwayat sakitnya seperti apa, serta bentuk perkara lainnya,” tegas Donny.
Dilanjutkan lagi, setelah dilakukan assessment atau menggali data Informasi detail). Bila yang ditangani itu warga Kota Malang, pihaknya segera berkoordinasi dengan pihak keluarga serta aparatus pemerintahan setempat.
“Jika keluarga berkenan kita yang menangani. Kita berikan bantuan kebutuhan hak dasarnya. Semisal orang kurang mampu, kita gulirkan bansos. Sekiranya berkebutuhan khusus atau disabilitas. Kita sesuaikan dengan program bantuan pemerintah lainnya,” sambungnya.
Masih kata dia, apabila yang ditanganinya adalah warga dari luar kota. Pihaknya segera menghubungi pemerintah asal warga tersebut. Dikoordinasikan dengan Dinsos yang di sana.
“Namun jika warga yang ditangani itu tidak jelas asal usulnya. Kita lakukan koordinasi dengan Dispenduk, melalui sistem perekaman biometrik. Data di Dispenduk akan memudahkan kita mengetahui asal usul mereka,” kata Donny.
Disinggung ada berapa banyak PPKS yang ditangani oleh Dinsos – P3AP2KB Kota Malang. Donny menyampaikan, kalau bicara angka tidak hafal secara pasti. Namun, pasti sudah banyak jumlah yang ditanganinya. Baik penertiban di lapangan maupun hasil laporan dari masyarakat.
“Tapi penanganan PPKS, kita lebih banyak didominasi pada ODGJ, orang atau anak terlantar, gepeng, warga berkebutuhan khusus (disabilitas). Dan beberapa kategori lainnya,” jawab mantan Camat Kedungkandang ini.
Kembali disebutkan, mengenai penanganan ODGJ. Pihaknya senantiasa berkoordinasi dengan RS Saiful Anwar. Sebelum dibawa ke RSSA, ditempatkan di shelter khusus. Diperiksa dan diagnosa intensif oleh Dinkes seberapa persen klasifikasi sakit yang dideritanya.
“Setelah diketahui pasti, lanjut dirujuk ke RSSA. Untuk mendapatkan perawatan sekaligus pengobatan. Selepasnya itu, apakah akan dirujuk ke RSJ Lawang atau RSJ Menur Surabaya,” pungkasnya.(Iwn/And/Red)
0 Comments